Di
era Jaminan Kesehatan Nasional ini Indonesia tengah menghadapi berbagai
tantangan yang begitu kompleks di sektor kesehatan, terutama masalah tiple
burden yaitu berkembangnya penyakit infeksius, meningkatnya angka prevalensi
penyakit menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi
muncul kembali. Di era 1990 an, penyakit menular seperti ISPA,Tuberkulosis dan
diare merupakan penyakit dengan angka prevalensi tertinggi di Indonesia. Namun
perubahan pola dan gaya hidup merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya
transisi epidemiologi yang mana penyakit penyakit yang dahulu jarang ditemukan
angka prevalensinya sekarang menjadi primadona dan menjadi focus utama berbagai
kalangan untuk segera diselesaikan. Hingga tahun 2015, penyakit tidak menular,
stroke, penyakit jantung koroner kanker dan penyakit diabetes justru menduduki
peringkat tertinggi dalam angka prevalensi di Indonesia. Yang menjadi benang
merah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di era Jaminan kesehatan
Nasional adalah inkonsistensi para pemangku kebijakan dalam menetapkan arah
pembangunan kesehatan nasional yang sehrusnya mengedepankan aspek promotif dan
preventif untuk mengedepankan pembangunan kesehatan dengan paradigm sehat namun
fakta yang ada menunjukkan bahwa arah pembangunan kesehatan saat ini lebih
berpihak ke arah kuratif dan rehabilitatif yang notabene akan menghambat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan akan membangun mental masyarakat
yang sakit bukan sehat dan juga terkesan membangun komersialisasi pelayanan
kesehatan di Indonesia. Sebuah pembelajaran berharga di era jaminan kesehatan
nasional (JKN), anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit katastropik,
yaitu: PJK, Gagal Ginjal Kronik, Kanker, dan Stroke. Selain itu, pelayanan
kesehatan peserta JKN juga didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat
lanjutan dibandingkan di tingkat dasar. Fakta ini perlu ditindaklanjuti karena
berpotensi menjadi beban yang luar biasa terhadap keuangan negara.
Permasalahan kesehatan yang timbul merupakan akibat perilaku
hidup yang tidak sehat dan sanitasi lingkungan yang buruk yang sebenarnya dapat
dicegah bila fokus pelayanan kesehatan diutamakan pada pelayanan
kesehatan preventif dan promotif. Kegiatan tersebut dapat dilakukan
melalui upaya promosi kesehatan. Upaya promotif dan preventif dalam menumbuhkan
dan mengembangkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat.
Gerakan Masyarakat Sehat adalah sebuah Gerakan Yang
sistematis dan terencana yang dilakukan secara massif dan terpadu oleh seluruh
komponen bangsa dengan konsep kesadaran ,kemauan dan kemampuan berperilaku
sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
Tujuan utama dari kebijakan gerakan masyarakat sehat ini
adalah untuk menurunkan angka beban penyakit menular, penyakit tidak menular
dan angka kecacatan akibat penyakit, menghindari terjadinya penurunan
produktifitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan kesehatan akibat
penyakit. Pelaksanaan gerakan masyarakat sehat bertumpu pada pasrtisipasi aktif
elemen masyarakat seluruh elemen bangsa terutama keluarga untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku
sehat untuk meningkatkan kualitas hidup
melalui gerakan hidup sehat yang berfokus pada 3 kegiatan yaitu aktivitas
fisik, mengonsumsi buah dan sayur dan memeriksakan kesehatan secara rutin.
Resistensi kebijakan ini terkait dengan tidak sejalan dengan arah pembangunan
nasional yang lebih mengedepankan aspek promotif dan preventif namun
pembangunan saat ini lebih mengarah ke aspek kuratif yang notabene akan
membangun paradigm sakit di masyarakat, diharapkan dengan ada gerakan
masyarakat sehat memungkinkan terbangunnya system pembangunan kesehatan yang
pro terhadap preventif dan promotif kesehatan. Rekomendasi arah kebijakan
gerakan masyarakat sehat harus diiringi dengan akses serta mobilisasi promosi
kesehatan yang lebih faktual dan berorientasi pada pengembangan pendidikan dan
kesejahteraan penduduk untuk meminimalisir ketergantungan pada pelayanan
kesehatan yang menciptakan pembangunan dengan paradigma sakit serta
membangun masyarakat yang sehat
sekaligus produktif.
Oleh karena itu kebijakan gerakan masyarakat sehat menjadi
salah satu isu publik yang mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan
terkait eksistensi dan keterjangkauannya kepada seluruh masyarakat Indonesia
untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
BAB I
KAJIAN KEBIJAKAN
1.1
Masalah Mendasar
Pembangunan
kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa. Tujuan
dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang maksimal.
Dalam nawacita presiden RI 2014-2019 menciptakan Sembilan agenda yang menunjukkan
prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, salah satu dalam
nawacita itu adalah meningkatkan kualitas hiduo manusia Indonesia yang
dijabarkan melalui kebijakan kesehatan
oleh kementrian kesehatan untuk membentuk formulasi dalam pembangunan
kesehatan nasional
Saat ini Indonesia
tengah menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang begitu kompleks yakni
masalah triple burden , karena masih
adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) serta
penyakit penyakit yang seharusnya sudah tertatasi muncul kembali. Pada era
1990, penyakit menular seperti ispa, tuberculosis, dan diare merupakan penyakit
terbanyak dalam pelayanan kesehatan. Namun perubahan gaya hidup masyarakat
menjadi salah satu penyebab terjadinya transisi penyakit. Tahun 2015 PTM
seperti stroke, penyakit jantung koroner , kanker dan diabetes menduduki
peringkat tertinggi.
Permasalahan kesehatan yang timbul merupakan akibat
perilaku hidup yang tidak sehat dan sanitasi lingkungan yang buruk yang
sebenarnya dapat dicegah bila fokus pelayanan kesehatan diutamakan pada
pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Kegiatan tersebut dapat
dilakukan melalui upaya promosi kesehatan. Upaya promotif dan preventif dalam
menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat.
Selain itu Di
Indonesia, pemahaman pihak eksekutif dan legislative terhadap peran kesehatan
masih terbatas pada upaya pengobatan dan penyembuhan penyakit. Sementara,
pemahaman mereka tentang peran kesehatan dalam membangun sumber daya manusia
yang berkualitas relative masih rendah. Selain itu, pemahaman mereka pada peran
kesehatan pada pembangunan ekonomi juga masih kurang. Itulah sebabnya sampai
kini upaya kesehatan di Indonesia masih bersifat kuratif, bahkan masih ada yang
beranggapan bahwa penduduk sehat merupakan kontribusi pembangunan ekonomi,
sementara sektor kesehatan dianggap konsumtif dan tidak produktif. Kontribusi
upaya kuratif tidak besar karena tidak berdaya ungkit mengantarkan masyarakat
mencapai kondisi sehat yang produktif. Membangun SDM yang berkualitas
seharusnya dilakukan dalam seluruh proses kehidupan mulai dari kesehatan calon
ibu, janin dalam kandungan, bayi, anak balita, usia sekolah, remaja, pemuda,
kelompok usia produktif sampai usia lanjut. SDM yang berkualitas dibangun sejak
usia dini sebagai bagian dari pembangunan generasi yang akan datang. Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa desentralisasi penuhbidang kesehatan tidak serta
merta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tingkat
kabupaten/kota.
Gerakan
masyarakat sehat didasari pada informasi
yang ditemukan kementrian kesehatan terkait masih tingginya angka kematian ibu
pada tahun 2015 sebanyak 4. 809 jiwa, tingginya jumlah angka kematian bayi
tahun 2015b sebanyak 22.267 orang, balita yang mengalami stunting pada usia
0-59 bulan tersebar di wilayah aceh, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur
dan sebagian Maluku dengan status gizi balita 30 sampai dengan 40 %. Selain itu
tingginya angka prevalensi penyakit tidak menular menjadi beban tanggungan
masyarakat yang akan berdampak pada hilangnya potensi sumber daya manusia dan
menurunnya produktivitas sehingga
tingkat sosial ekonomi masyarakat menurun yang akan menimbulkan masalah
kesehatan yang abru seperti penurunan status gizi.
Dari data diatas
beban penyakit dan kecacatan merupakan suatu prioritas yang paling penting
untuk segera diatasi mengingat
pengobatan menjadi dasar kebijakan akan membebani tanggungan keuangan Negara.
Jika hal ini terus berlanjut akan menyita anggaran pembiayaan kesehatan negaran
sehingga dalam hal ini program “Gerakan Masyarakat sehat “ menjadi salah satu
program yang berorientasi pada pembangunan kesehatan dengan upaya promotif dan
preventif dengan pendekatan keluarga untuk penguatan kesehatan berbasis
keluarga dengan melibatkan berbagai pihak terutama keluarga untuk turut serta
dalam pembangunan derajat kesehatan masyarakat yang maksimal.
1.2 Tujuan yang Ingin Dicapai
1.2.1 Tujuan Umum
Tujuan yang ingin dicapai dalam adanya
kebijakan Gerakan Masyarakat Sehat yaitu :
1. Menurunkan
beban penyakit menular, baik kematian maupun kecacatan
2. Menghidari
terjadinya penurunan produktivitas penduduk
3. Menurunkan
beban pembiayaan suatu pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan
pengeluaran kesehatabn
1.2.3
Tujuan Khusus
Tujuan
khusus Gerakan Masyarakat Sehat adalah untuk menurunkan resiko utama penyakit
menular dan tidak menular terutama melalui :
a. Intervensi
gizi 1000 hari pertama kehidupan
b. Memperbaiki
pola konsumsi gizi seimbang seluruh keluarga
c. Meningkatkan
pola hidup sehat
d. Meningkatkan
lingkungan sehat
e. Meningkatkan
aktivitas fisik
f. Mengurangi
konsumsi rokok dan alcohol
1.3 Substansi Kebijakan
Menurut Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun2017 menegaskan bahwa
dalam rangka melakukan sinergitas tindakan yang kolaboratif dan massif dari upaya promotif dan preventif hidup sehat
guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan
pelayanan kesehatan akibat penyakit menjadi suatu keharusan untuk menggalakkan
program Gerakan Masyarakat Sehat melalui 4 kegiatan, yakni :
a. Peningkatan
aktivitas fisik
b. Peningkatan
perilaku hidup sehat
c. Penyediaan
pangan sehat dan perbaikan gizi
d. Peningkatan
pencegahan dan deteksi dini penyakit
e. Peningkatan
kesehatan lingkungan
f. Peningkatan
edukasi sehat
Serta
dalam hal ini mengeluarkan kebijakan mengenai Kampanye Gerakan Masyarakat sehat
serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan
akwasan tanpa rokok, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan
pemberian ASI eksklusif serta aktivitas fisik.
1.4 Ciri kebijakan ( Kriteria, Tipe
Pendekatan, Aturan yang rancu)
1.4.1
Kriteria
Gerakan Masyarakat Sehat adalah sebuah
Gerakan Yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara massif dan terpadu
oleh seluruh komponen bangsa dengan konsep kesadaran ,kemauan dan kemampuan
berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
Penyelenggaraan
program Indonesia sehat dilakukan dengan pendekatan keluarga dan ditetapkan indikator
utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga. Indikator penanda
keberhasilan pembangunan status kesehatan keluarga adalah :
1. Keluarga
mengikuti program keluarga berencana
2. Ibu
melakukan persalinan di fasilitas kesehatan keluarga
3. Bayi
mendapat imunisasi dasar
4. Bayi
mendapatkan susu ekslusif dari ibu hamil
5. Balita
mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita
tuberculosis mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita
hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita
gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota
keluarga tidak merokok
10. Keluarga
terdaftar dalam JKN
11.
Keluarga
mempunyai akses terhadap air bersih
12. Keluarga
menggunakan jamban sehat
1.5 Tipe pendekatan
Kebijakan Gerakan masyarakat Sehat
merupakan salah satu program yang bertumpu pada upaya promotif dan preventif
dengan melakukan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga adalah salah satu
cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan
mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan
di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di
wilayah kerjanya. Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program
Indonesia Sehat karena menurut Friedman (1998), terdapat Lima fungsi keluarga,
yaitu:
1.
Fungsi afektif (The AffectiveFunction) adalah fungsi keluarga yang
utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga
berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan
individu dan psikososial anggota keluarga.
2. Fungsi sosialisasi yaitu proses
perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi
social dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai
sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk
normanormatingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan dan
meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi reproduksi (The
Reproduction Function) adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan
menjaga kelangsungan keluarga.
4. Fungsi ekonomi (The Economic
Function) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara
ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan
kesehatan (The Health Care Function) adalah untuk mempertahankan keadaan
kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.
Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Sedangkan
tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan.
1.6 Pasal yang bermasalah
landasan
pemerintah dalam rangka mewujudkan universal health coverage dan derajat
kesehatan yang setinggi tingginya dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2017 Tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan adanya Inpres nomor 1
Tahun 2017 ini diharapkan kementrian Negara, Lembaga Negara, fasilitas
pelayanan kesehatan dan seluruh masyarakat dapat berkolaborasi secara aktif dan
massif untuk mewujudkan derajat kesehatan yang maksimal. Pada dasarnya
kebijakan gerakan masyarakat sehat ini menjadi salah satu program yang langsung
menyentuh masyarakat untuk mengedukasi guna membentuk pola hidup bersih dan
sehat.
Namun kami selaku penulis melihat ada
beberapa hal yang tidak sejalan dengan
kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat seperti :
1. Payung
Hukum Gerakan Masyarakat sehat
Paying
hukum menjadi salah satu instrument dasar pemerintah dalam mengeksekusi
kebijakan yang telah disetujui bersama, kebijakan akan menjamin pemerintah
tidak akan melakukan penyelewengan terhadap penyelenggaraan kebijakan tersebut
serta menjamin setiap aktor kebijakan dan pelaksana program dapat menjalankan
program dengan seharusnya. Sehingga penulis memandang dalam kebijakan gerakan
masyarakat sehat ini melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 ini
mempunyai kekuatan hukum yang tetap namun lemah, karena dalam hal ini instruksi
presiden merupakan instrument hukum yang paling dibawah dalam tata hukum di
Indonesia dan sifatnya tidak mengikat serta hanya sebatas instruksi, sehingga
dalam penyelenggaraan kebijakan gerakan masyarakat sehat rawan terjadi fraud
atau penyelewengan anggaran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu seharusnya
payung hukum gerakan masyarakat sehat seharusnya harus setingkat Undang Undang
karena salah satu fokus utama dari gerakan masyarakat sehat adalah penyediaan
konsumsi pangan hal ini menuntut pemerintah menyediakan harga pangan yang dapat
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Advokasi
dan pembinaan lintas sektor dalam perwujudan kesehatan kawasan sehat.
Advokasi lintas dan pembinaan sektor
dalam pelayanan kesehatan sangat perlu untuk dilakukan untuk mendukunng
suksesnya tujuan kebijakan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah gerakan
masyarakat sehat.
Dalam kebijakan masyarakat sehat
advokasi dan pembinaan lintas sektor menjadi salah satu permaslaahan dalam
penyelenggaraan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat karena dukungan lintas
sektor dapat menjadi faktor pendukung suksesnya kebijakan. Sebagai salah satu
contoh salah satu tujuan khusus dari gerakan masyarakat sehat adalah anggota
keluarga tidak merokok di dalam rumah dan hal ini telah tertuang dalam
kebijakan kawasan tanpa rokok dalam hal ini perlu ada dukungan dari tokoh agama
tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah setempat untuk mengawasi sekaligus
menjalin advokasi lintas sektor.
3.
Kolaborasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang masih nihil
Aspek
sumber daya manusia kesehatan menjadi ujung tombak perjuangan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang sempurna. Apabila aspek kuratif dan promotif
berjalan beriringan maka akan tercipta sinergitas yang mampu membangunderajat
kesehatan yang maksimal. Sebagai contoh tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi,
psikolog, dokter, perawat, bidan dan seluruh komponen SDM kesehatan
berkolaborasi menyelesaikan persoalan kesehatan sercara beriringan akan
menciptakan masayrakat yang sehat.Namun hal ini belum menjadi fokus pemerintah.
Apabila dimanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya manusia kesehatan dapat
melakukan
BAB II
KONSEKUENSI
DAN RESISTENSI
2.1 Perilaku yang muncul
Terkait dengan implementasi kebijakan
gerakan masyarakat sehat akan muncul sikap pro dan kontra terkait
diterbitkannya kebijakan masyarakat sehat pada masyarakat secara umum.
Kebanyakan masyarakat masih terkendala dengan sosialisasi program kebijakan
yang ingin dicapai dalam kebijakan gerakan masyarakat sehat dan kendala
utamanya terkait dengan kebiasaan masyarakat yang tidak terbiasa untuk
menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tidak merokok, melakukan aktivitas
fisik, serta memeriksakan kesehatan secara rutin di pelayanan kesehatan tingkat
pertama.
Kurangnya
aktivitas fisik menjadi salah satu sumber timbulnya penyakit pada tubuh
manusia, menurut data pada tahun 2016 setidaknya 26,1 persen penyebab penyakit
tidak menular karena kurangnya aktivitas fisik. Banyak dijumpai masyarakat
usia produktif yang terserang penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke,
serangan jantung, obesitas, kolesterol tinggi, diabetes dan hipertensi akibat
dari kurangnya aktivitas fisik dan pola hidup yang tidak sehat seperti merokok.
Rendahnya
aktivitas fisik menyebabkan kurangnya pembakaran kalori pada tubuh bahkan tidak
lebih dari 1,5 kali pembakaran kalori saat beristirahat, akibatnya sisa-sisa
kalori yang tidak terbakar akan menumpuk menjadi lemak dalam jangka panjang
akan menyebabkan obesitas atau kegemukan. Obesitas sangat berkaitan dengan
penyebab penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya.
Meningkatkan
aktivitas fisik setiap hari menjadi salah satu kegiatan Germas untuk
menghindari dan mencegah timbulnya berbagai penyakit yang disebabkan karena
obesitas atau penumpukan lemak dalam tubuh.
Sudah
menjadi kebiasaan masyarakat indonesia jika tidak ada keluhan atau gejala yang
berarti dalam tubuh, umumnya tidak akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan
yakin jika tubuhnya sehat. Faktanya, benyak jenis penyakit yang tidak
menunjukan gejala diawal, namun baru terdeteksi setelah penyakit dalam level
parah atau kritis, seperti penyakit hipertensi atau darah tinggi dan diabetes.
Pemeriksaan
kesehatan atau medical chekup dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui
kondisi kesehatan secara berkala. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin
dapat mendeteksi lebih dini penyakit yang ada dalam tubuh, khususnya
penyakit-penyakit tidak menular yang berbahaya dan mematikan, sehingga kondisi
penyakit yang lebih parah dapat dicegah.
Rutin
melakukan pemeriksaan kesehatan memiliki banyak manfaat diantaranya mengetahui
kondisi kesehatan tubuh secara detail, mencegah berkembangnya penyakit dalam
tubuh, mencegah terjadinya komplikasi penyakit, menekan biaya pengobatan dan
meingkatkan kualitas hidup seperti cita-cita Germas (gerakan masyarakat sehat).
2.2
Resistensi
Merujuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 tentang gerakan masyarakat sehat bahwa kami melihat terdapat kemungkinan
terjadinya resistensi terhadap kebijakan gerakan masyarakat sehat mulai bahwa
kemungkinan besar terjadi fraut atau penyelewengan anggaran terkait dengan
program gerakan masayrakat sehat sebab dengan anggaran yang cukup besar memungkinkan
adanya fraut, karena tidak menutup kemungkinan anggaran yang diberikan tidak
sampai kepada target yang diinginkan, selain itu program ini seharusnya
didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebab pelayanan kesehatan mempunya
2 fungsi yaitu fungsi social dan ekonomi sehingga program germas ini seharusnya
sudah digalakkan di tingkat fasilitas kesehatan.
2.3
Masalah yang baru muncul
Terkait dengan pelaksanaan kebijakan
gerakan masyarakat sehat terdapat kemungkinan masalah baru muncul yakni hilangnya
fungsi social fasilitas pelayanan kesehatan karena gerakan masyarakat sehat seharusnya
menjadi fungsi utama fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama kedua dan
ketiga dan harus selalu di sosialisasikan ke masyarakat.
Inkonsistensi pemerintah dalam menetapkan
kebijana germas terkait dengan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan yang
mempunyai fungsi promotif dan preventif sehingga akan timpang dengan adanya
program gerakan masyarakat sehat karena seharusnya gerakan masyarakat sehat
harus dimunculkan ditingkat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi actor
gerakan masyarakat sehat.
BAB
III
PREDIKSI
3.1 Prediksi Trade-off
Gerakan
masyarakat sehat menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
Adanya program ini mengindikasikan bahwa preventif merupakan suatu yang mutak
yang harus segera diselesaikan secara seksama. Gerakan masyarakat sehat menjadi
salah satu program unggulan ditengah pembangunan kesehatan dengan paradigm
“Sakit”. Program pembangunan kesehatan saat ini lebih berpihak pada aspek
kuratif bukan promotif hal ini dibuktikan dengan anggaran kesehatan Negara
lebih difokuskan pada penyembuhan masyarakat yang sakit bukan mencegah
masyarakat agar tidak sakit, hal ini menjadi batu sandungan terhadap pembiayaan
kesehatan dimasa mendatang.
Gerakan
masyarakat sehat memfokuskan pada aspek preventif untuk mencegah masyarakat
dalam mencegah agar masyarakat tidak sakit dan yang sakit menjadi sehat dan
yang sehat mempertahankan kesehatannya agar tidak jatuh sakit. Gerakan
masyarakat sehat memang membantu dalam meningkatkan derajat kesehatannya namun
apabila tidak didukung oleh peningkatan pendidikan masyarakat serta peningkatan
ekonomi serta perbaikan sanitasi yang baik akan mempersulit merubah paradigm
masyarakat serta pengetahuan masyarakat untuk mengubah paradigm sakit menjadi
paradigma sehat
Prediksi
kegagalan kebijakan gerakan masyarakat sehat menjadi sangat rentan terjadi akibat
dari kerjasama lintas sektor yang yang belum sempurna sehingga terjadi
“kebijakan yang mubazir”. Gerakan masyarakat sehat menjadi program yang sia sia
apabila tidak dilakukan kerjasama lintas sector seperti ekonomi, infrastruktur
dan sanitasi lingkungan yang baik. Sementara itu gerakan masayarakat sehat
seharusnya menjadi tugas utama dan focus utama rencana strategis pada fasilitas
pelayanan kesehatan .
a.
Prediksi keberhasilan
Gerakan
masyarakat akan berhasil jika seluruh komponern pemerintah dan masyrakat untuk
saling bahu membahu membangun masyarakat sehat menuju masyarakat madani 2045.
Program ini sebenarnya baru dilaunching pada tahun 2017 artinya usia kebijakan
ini sangat baru dan perlu sosialisasi secara komprehensif dan massif untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung focus utama kegiatan
gerakan masyarakat sehat.
Kebijakan
ini akan berhasil apabila seluruh fasilitas kesehatan baik yang berada pada
tingkat pertama hingga tingkat ketiga mampu menjalankan fungsi promotif dan
preventif nya, selain itu kebijakan ini perlu ada namanya kolaborasi massif
antara seluruh komponen sumber daya kesehatan masyarakat seperti dokter,
perawat, bidan psikolog, ahli kesehatan masyarakat dan seluruh sumber daya
kesehatan masyarakat untuk meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat .
BAB
IV
KESIMPULAN
DAN REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan kajian BAB 1 dan BAB 3
1.
Indonesia
mengalami tantangan yang begitu kompleks dalam pembangunan kesehatan. Pada saat
ini tantangan yang didapat Indonesia terletak pada tingkat prevalensi penyakit
yang mengalami triple burden. Triple burden yaitu beban penyakit yang dialami
Indonesia yaitu berkembangnya penyakit infeksius,
meningkatnya angka prevalensi penyakit menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang
seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Di era 1990 an, penyakit menular
seperti ISPA,Tuberkulosis dan diare merupakan penyakit dengan angka prevalensi
tertinggi di Indonesia. Namun perubahan pola dan gaya hidup merupakan salah
satu faktor pendorong terjadinya transisi epidemiologi yang mana penyakit
penyakit yang dahulu jarang ditemukan angka prevalensinya sekarang menjadi
primadona dan menjadi focus utama berbagai kalangan untuk segera diselesaikan.
Hingga tahun 2015, penyakit tidak menular, stroke, penyakit jantung koroner
kanker dan penyakit diabetes justru menduduki peringkat tertinggi dalam angka
prevalensi di Indonesia.
2. Gerakan Masyarakat sehat merupakan
salah satu program kebijakan kesehatan yang mengajak, mengedukasi serta
memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan derajat dengan focus kegiatan
aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur serta pemeriksaan kesehatan secara teratur.
Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan mulai dari paying hokum yang
kurang mengikat serta pembangunan status gizi yang masih terkendala dengan
pasar komoditi yang belum sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
0 Komentar